Hai Kalteng

Hai Kalteng - Buntok - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melaksanakan rapat koordinasi bersama DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah membahas terkait program pemberantasan korupsi terintegrasi.

Spesialis koordinasi dan supervisi KPK koordinator wilayah Kalimantan Tengah dan Jawa Timur, Alfi Rahman Waluyo mengatakan kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan kegiatan rutin yang sudah dilaksanakan dalam lima tahun terakhir.

(Baca Juga : 25 Anggota DPRD Seruyan Terpilih Segera Dilantik)

"Kegiatan program pemberantasan korupsi terintegrasi ini kita laksanakan pada pemerintah daerah di seluruh Indonesia," katanya usai melaksanakan rapat tersebut, di Buntok, Kamis (17/10/2024).

Ia mengatakan, sesuai dengan arahan pimpinan, sejak awal tahun lalu, pihaknya juga wajib melaksanakan rapat koordinasi terkait hal itu dengan anggota DPRD di seluruh Indonesia.

Menurut dia, tujuan dilaksanakannya kegiatan rapat koordinasi dengan anggota dewan ini agar apa saja program yang dilaksanakan KPK bersama pemerintah daerah, bisa terinformasikan ke DPRD.

Dengan demikian, rapat kerja antara legislatif dan eksekutif dalam upaya pemberantasan korupsi bisa diagendakan untuk didiskusikan bersama, sehingga hasilnya bisa lebih optimal dalam upaya memerangi korupsi.

Ketua sementara DPRD Barito Selatan, HM Farid Yusran pada kesempatan itu menyambut baik dilaksanakannya rapat koordinasi terkait program pemberantasan korupsi terintegrasi tersebut.

"Rapat koordinasi ini menambah wawasan bagi kami, dan melalui kegiatan ini, anggota DPRD Barito Selatan bisa menjaga diri agar jangan sampai tersangkut kasus korupsi," kata politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan ini.

Ia berharap, dengan dilaksanakannya kegiatan itu, anggota DPRD Barito Selatan bisa melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya dalam menunjang program pemberantasan korupsi.

Acara rapat koordinasi terkait program pemberantasan korupsi terintegrasi yang berlangsung di ruang rapat gabungan komisi DPRD tersebut dihadiri unsur pimpinan sementara dan anggota dewan setempat.