Hai Kalteng

foto:%20Suasana%20pembahasan%20RPJPD%202025-2045,%20di%20Buntok,%20Senin%20(18/3).

Hai Kalteng - Buntok - DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat melaksanakan rapat kerja membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045.

Wakil Ketua DPRD Barito Selatan, Enung Irawati mengatakan, dalam rapat tersebut pihaknya mendengarkan paparan terkait hal tersebut yang disampaikan tim pemerintah kabupaten.

(Baca Juga : Legislator ini Harapkan Jaringan Internet Dapat Diakses Hingga Kepedesaan)

"Pada paparan dalam rapat kerja itu, dijelaskan secara detail visi misi serta rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Barito Selatan 2025-2045 mendatang," katanya, di Buntok, Senin.

Ia menyampaikan, dalam paparan yang telah disampaikan, rencana pembangunan jangka panjang kabupaten ini juga selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN).

Enung Irawati menambahkan, rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Barito Selatan ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) provinsi Kalimantan Tengah.

Kemudian kata dia, RPJPD Barito Selatan ini juga disusun berdasarkan aspirasi masyarakat pada saat kegiatan kunjungan kerja penjabat bupati pada disemua kelurahan dan desa yang tersebar di enam kecamatan di daerah ini.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Barito Selatan itu juga menilai, RPJPD yang telah disusun tersebut sudah baik, dan diharapkan nantinya dapat berjalan sesuai dengan tahapannya.

Enung Irawati juga mengharapkan, pelaksanaan pembangunan di kabupaten ini kedepannya dapat berjalan secara berkelanjutan, demi kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten yang berjuluk Dahani Dahanai Tuntung Tulus ini.

Acara rapat kerja yang berlangsung di ruang rapat gabungan komisi tersebut dihadiri sejumlah anggota dewan, sedangkan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dihadiri Sekda Barito Selatan, Edy Purwanto dan Kepala Bappeda, Jaya Wardhana.

Selain itu, rapat kerja itu juga dihadiri dari beberapa bagian dari sejumlah organisasi perangkat daerah di wilayah setempat.(HBI).