Hai Kalteng

Hai Kalteng - Lebih dari dua dekade terakhir, disrupsi teknologi berlangsung akseleratif dan membawa perubahan signifikan terhadap kehidupan masyarakat.

Teknologi digital mampu mengubah gaya hidup, bahkan pola perilaku masyarakat. Di tengah disrupsi teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi di seluruh belahan dunia, Pemerintah Indonesia melakukan transformasi digital. 

(Baca Juga : Luhut apresiasi penyelenggaraan business matching)

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba, dilansir dari kominfo.go.id menyatakan langkah itu menjadi sangat krusial dalam pemulihan ekonomi nasional akibat terdampak pandemi Covid-19.

"Akses terhadap teknologi digital bersama akses terhadap layanan keuangan menjadi penentu bagi kemampuan seseorang atau bahkan suatu bangsa untuk bangkit dan pulih secara ekonomi," ungkapnya baru-baru ini.

Hal itu ia sampaikan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Kominfo dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa secara virtual di Jakarta.

Sekjen Kementerian Kominfo memaparkan penetrasi internet Indonesia pada akhir Maret 2021 sebesar 76,8 persen dari total populasi, atau mencapai 212,35 juta dengan estimasi total populasi sebanyak 276,3 juta jiwa. Dengan capaian tersebut, menurut Sekjen Mira Tayyiba, Indonesia berada di urutan ke-15 di antara negara-negara Asia, dimana posisi Indonesia tersebut berada di atas rata-rata penetrasi Asia sebesar 63,9% dari populasi 4,3 miliar jiwa. Bahkan, berada di atas rata-rata dunia sebesar 65,7% dari estimasi total populasi 7,86 miliar jiwa. 

"Kendati belum menjangkau 100%, perubahan sudah terlihat. Bukan hanya masyarakat perkotaan, masyarakat pedesaan pun sudah dapat menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari," tegasnya.

Sekjen Kementerian Kominfo menyatakan teknologi digital seharusnya menjadi instrumen yang memperkecil kesenjangan. Namun, di tengah pandemi ada potensi menciptakan kesenjangan yang semakin lebar.  Oleh karena itu, Kementerian Kominfo berupaya mempercepat pemerataan akses teknologi dan pada saat bersamaan juga memberdayakan masyarakat Indonesia.

"Kondisi yang kita sebut dengan digital paradox. Dengan memahami kondisi tersebut, Kementerian Kominfo secara konsisten terus berjuang untuk mempercepat peningkatan dan pemerataan akses internet yang inklusif dan memberdayakan di seluruh wilayah Indonesia," ungkapnya.

Menurut Sekjen Mira Tayyiba, Indonesia memiliki modal dasar untuk memanfaatkan teknologi digital secara produktif. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo telah menyiapkan Peta Jalan Transformasi Digital Indonesia 2021-2024 sebagai panduan pelaksanaan transformasi digital di empat pilar yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital.

"Komunikasi dan Informatika, sejak beberapa tahun lalu, secara konsisten terus membuat pelatihan-pelatihan berbasis digital kepada masyarakat. Di antaranya adalah edukasi dan pelatihan untuk UMKM dan masyarakat umum, sebagaimana arahan Bapak Presiden, dimana digitalisasi UMKM menjadi agenda prioritas,” ujarnya. 

Sekjen Mira Tayyiba berharap, melalui kolaborasi tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses digitalisasi UMKM di Indonesia, dan pembentukan SDM digital yang mampu resilient dan inovatif.

“Kementerian Kominfo terus melakukan kolaborasi multi-pihak dengan menggandeng instansi pemerintah lain, pelaku usaha termasuk platform digital, akademisi, komunitas, dan media atau yang dikenal dengan pentahelix,” jelasnya.

Penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung virtual disaksikan Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo, Doddy Setiadi; Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Pangerapan; dan Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, Hary Budiarto. Hadir pula Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Gojek, Shinto Nugroho dan Ketua Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, Yosi Mokalu.

Foto/Sumber: Kominfo RI